Struktur Organisasi

Editor : Administrator

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN ,SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS ,FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang     :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bengkalis ,perlu mentapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi,eselonering tugas,fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan kabupaten bengkalis ;

Mengingat       :    1.  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ;

                               2.  Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :

                               3.  Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ;

                               4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;

                               5.  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah ;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI ,ESELONERING,TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

 

 

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

       Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan  :

       1.  Daerah adalah Kabupaten Bengkalis

       2.  Bupati adalah Bupati Bengkalis.

       3.  Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis

       4.  Camat adalah camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis

       5.  Kelurahan adalah kelurahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis

       6.  Lurah adalah lurah dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis

       7.  Sekretariat adalah sekretariat kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten Bengkalis

       8.  Sekretaris adalah sekretaris kecamatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis

BAB II

KEDUDUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

     (1) Kecamatan Merupakan suatu perangkat daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan public dan pemerdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

     (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

     (3) Kelurahan merupakan suatu perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

     (4) Ke;lurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

 

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN

 

 

 

 

 

Pasal 3

     (1)   Susunan Organisasi Kecamatn terdiri dari  :

            a.    Camat ;

            b.    Sekretariat, terdiri dari ;

                     1)    Sub Bagian Penyusunan program, umum, dan kepegawaian ; dan

                   2)    Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

            c.    Seksi Tata Pemerintahan ;

            d.    Seksi pemerdayaan masyarakat dan desa ;

            e.    Seksi ketentraman dan Ketertiban umum ;

            f.     Seksi kesejahteraan sosial dan Budaya ;

            g.    Seksi pelayanan Umum ; dan

            h.    Kelompok Jabatan Fungsional

     (2)   Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

 

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS KECAMATAN

Bagian kesatu

CAMAT

Pasal 4

     (1)   Camat mempunyai tugas membantu Bupati,melaksanakan urusan pemerintah di kecamatan.

     (2)   Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengggrakan fungsi :

            a.    penyelenggrakan urusan pemerintahan umum.

                 b.    pengoordinasian kegiatan pemerdayaan masyarakat,penyelenggaraan

                        ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan perda

                        dan peraturan Bupati.

                 c.    pengoodinasian pemeliharaan prsarana dan sarana pelayanan umum serta         

                        penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat

                        daerah di kecamatan.

                 d.    Pembinaan dan pengawasan penyelenggraan kegiatan desa dan kelurahan

                 e.    Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

                        yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada

                        dikecamatan ; dan

              f.       Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 5

       (1).    Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memerikan pelayanan teknis administrasif kepada seluruh perangkat /satuan organisasi kecamatan.

       (2).    Untuk menyelenggrakan tugas sebagaiamana tersebut pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :

                   a. penyusunan rencana kegiatan kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya ;

                   b. penyusnan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ;

                   c.  Pelaksanaan Administrasi keuangan ;

                   d. Pelaksanaan Administrasi umum meliputi urusan rumah tangga ,kepegawaian, hokum, organisasi, dan tatalaksana humas dan perlengkapan

                   e. pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan kelurahan, dan desa ; dan

                   f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

       (3).    Susunan organisasi sekretariat terdiri dari :

                   a. Sub bagian penyusunan program,umum dan kepegawaian ; dan

                   b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

 

Pasal 6

          (1).      Sub bagian program umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan- bahan bimbingan,kebijakan,pedoman,dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program,umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

          (2).      Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut  :

                        a. Merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan program,umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan.

                        b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program,umum dan kepegawaian

 

 

                        c.  Mencari,mengumpulkan menghimpun memsistematikan an mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program umum dan kepegawaian.

                        d. Mengintenvarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian program umum dan kepegawaian serta menyiapakan bahan-bahan dalam rangka pemecahan ,masalah.

                        e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program,umu dan kepegawaian.

                        f.  Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lain nya.

                        g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja  Tahunan,/RKT Dinas, arah kebijakan umum (AKU) Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (RENJA SKPD ) dan laporan pertanggung jawaban (LPJ)  ,RENSTRA serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

                        h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program umum dan kepegawaian.

                        I.   Mengarahkan dan mendrisbusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.

                        j.   memeliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan kecamatan dan menyiapakan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan.

                        k.  melakukan pengelolaan perpustakaan,kearsipan kecamatan dan melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan ;

                        l.   mengatur urusan rumah tangga dinas,menata keindahan dan kebersihan kantoer serta keamanan lingkungan kantor ;

                        m.        melakukan tugas dibidang hokum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat ;

                        n. memebrikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah- langkah atau tindakan yang perlun diambil dibidang tugasnya ;

                        o. membuat lapoiran pelaksanaan kegiatan sub bagian penyusunan program umum dan kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan ; dan

                        p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada secretariat.

 

 

 

 

Pasal 7

(1).      Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,kebijakan,pedoman,dan petunjuk teknis, serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2).      Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

     a.    merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan,perundang undangan yang telah ditetapkan.

     b.    Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis ,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan ;

     c.    mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematikan, an mengolah data serta menganalisa  data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan ;

     d.    Menginventarisir permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah ;

     e.    Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang ;

     f.     melakukan pengawasan , pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara , pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang

     g.    menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang ;

     h.    melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR) ;

     i.     melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai,insentif, tenaga kerja sukarela, PNS,melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembuykuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan ,evaluaso dan laporan kegiatan keuangan dinas ;

     j.     mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan, asset,tindak lanjut LHP ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan ;

     k.    memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ;

     l.     membuat laporan hasil pelaksaaan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban ; dan

     m.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada secretariat ;

 

Bagian Ketiga

SEKSI – SEKSI

Pasal 8

(1)       Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat  dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan ,kebijakan, pedoman, dan petunjuk, teknis serta layanan dibidang, pemerintahan, kecamatan ,pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa serta dibidang pertahanan dan kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)       Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

                                                a.  merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan dengan sumber data yang ada sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan ;

                                                b.  menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan ,kebijakan teknis ,pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi tata pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja ;

                                                c.  mencari,mengumpulkam, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas tata pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan ;

                                                d.  merumuskan dan melaksanakan pengumpulan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi  yang berhubungan dengan seksi tata pemerintahan ;

                                                e.  merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalhan-permasalahan yang berhubungan dengan tata pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;

                                                f.   merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapakan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan anatar wilayah / desa

                                                g.  merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerja sama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam kecamatan

                                                h. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan rekomendasinya ;

                                                i.   melaksanakan urusan pembinaan pemerintah umum dan pembinaan pemerintahan desa, dan kelurahan di anataranya :

                                                1) melakukan pembinaan dan pengwasan tertib administrasi pemerintah desa dan kelurahan ;

                                                2) memberikan bimbingan ,suverpisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan ;

                                                3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja lurah serta perangkatnya ;

       1.  melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD) fasilitasi penataan desa dan kelurahan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa ;

       m. melaksanakan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan kepala desa pimpinan dan anggota badan perwakilan desa (BPD)

       n. melaksanakan pendataan pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian rekomendasi dan surat keterangan dibidang        kependudukan ,seperti surat keterangan domisili ,rekomendasi passport dan lainnya ;

       o.  menyelenggarakan pembinan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR,SKT,Hibah dan lain nya) ;

       p.  melaksanakan penyelesaian sangketa tanah dan tapal batas wilayah kecamatan ;

       q.  melaksanakan pembinaan politik dalam negeri wilayah kecamatan ;

       r.   melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diwilayah kecamatan ;

       s.  melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dti tingkat kecamatan ;

       t.   melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat Daerah (UPTD) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan ;

       u. memberikan saran dan peertimbangan kepada camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ;

       v.  membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk di pergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan ; dan

       w. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

Pasal 9

(1)   seksi pemerdayaaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapakan bahan-bahan bimbingan ,kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian ,produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2)   Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

   a.  merencanakan kegiatan seksi pemerdayaan masyarakat dan desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan ;

   b.  menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan ,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemerdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman dan landasan kerja ;

   c.  mencari,mengumpulkan ,menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas pemerdayaan masyarakat sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan ;

   d.  merumuskan dan melaksanakan pengumpulan ,penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemerdayaan masayarakat ;

   e.  merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan pemerdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;

   f.   mengkoordinir  dan pendataan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah wilayah kecamatan ;

   g.  merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan rekomendasi dibidang perindustrian ,perdagangan , dan investasi seperti SITU, SIUP,TDP, TDI, dan izin Reklame ;

h. Memberikan rekomendasi dibidang pertambangan dan energi serta bidang perekonomian lainnya.

 

i.   Merumuskan dan melaksanakan pembuatan Monografi dan Profil       Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

 

j. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong     royong masyarakat diwilayah Kecamatan.

 

k .Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan kecamatan ;

 

l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.

 

m. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang di lakukan oleh unit kerja pemeintah maupun swasta.

n.    Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

 

o.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan       masukan untuk penetuan kebijakan lebih lanjut.

 

p.    Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat telah dan desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan

 

q.      Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

 

Pasal 10

 

(1)   Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)   Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

a.Merencanakan kegiatan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan.

 

b.Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dan landasan kerja.

 

c.Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan Ketertiban Umum.

 

  d.Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan  serta mengolah dan menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan ;

 

e.Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

 

f.Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberina perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya.

 

g.Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan dan pemberian rekomendasi keramaian.

 

h.Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian Surat Izin Berkantor.

 

i.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan Polisi Pamong Praja kecamatan.

 

j.Melaksanakan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa diwilayah Kecamatan.

 

k.Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.

 

l.Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang – undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan perundang – undangan diwilayah kecamatan.

 

m.Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

 

n.Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

 

o.Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 11

 

 

 

(1)     Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan – bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)   Uraian tugas Seksi kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah  sebagai berikut :

  1. Merencanakan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan.
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai pedoman dan landasan kerja.
  3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan serta mengolah dan menganalisa data dan infomasi yang berhubungan dengan tugas seksi Kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan.
  4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya.
  5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan peringatan HUT lainnya ditingkat kecamatan.
  7. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat.
  8. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan lembaga Adat serta suku terasing.
  9. Melakukan fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM).
  10. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi dan masalah sosial.
  11. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN diiwilayah Kecamatan.
  12. Memberikan saran daan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
  13. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah serta pengaturan penggunaannya yang ada diwilayah kecamatan.
  14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
  15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
  16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

 

Pasal 12

 

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan layanan umum ,pengoordinasian pemeliharaan prsarana pelayanan umum ,PATEN dikantor camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

 

(2) Uraian tugas Seksi kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah  sebagai berikut

 

  1. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peratiran perundang-undangan yang telh di tetapkan.
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dan lan landasan kerja.
  3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistemasikan dan mengolah data sera menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pelayanan Umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
  4. Merumuskan dan melaksanakan pngumpulan, pnghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum.
  5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  6. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan PATEN dikantor Camat.
  7. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
  9. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial, bantuan sosial dan budaya kepada masyarakat diwilayah kecamatan.
  10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan.
  11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagaibahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
  12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum ssua dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah di lakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

 

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

KELURAHAN

 

Pasal 13

 

(1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

      a.         Lurah ;

      b.         Sekretariat ;

      c.         Seksi tata pemerintahan ;

      d.         Seksi pemerdayaan masayarakat ,social dan budaya ;

                        e.         Seksi ketentraman dan ketertiban umum  ; dan

                        f.          Kelompok jabatan fungsional

 

                   (2)  Bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II ,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini .

BAB VI

TUGAS DAN URAIAN TUGAS KELURAHAN

Bagian kesatu

LURAH

Pasal 14

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

a.    melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;

b.    melaksanakan pemerdayaaan masyarakat dan pelayanan masayarakat ;

c.    memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;

d.    memelihara prasarana dan pelayanan umum serta fasilitasi pelayanan umum ; dan

e.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat .

 

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DAN SEKSI-SEKSI

Pasal 15

(1)  Sekretariat mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan bimbingan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang perencanaan dan program kerja kelurahan,keuangan , administrasi, umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

(2)  Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

              a.  merencanakan program kegiatan secretariat dan program kerja kelurahan berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan data yang ada.

 

              b.  menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan ,kebijakan, pedoman dan tunjuk teknis, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan tugas secretariat ;

 

              c.  mencari mengumpulkan ,menghimpun dan mensistematikan  dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas secretaries sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan

 

              d.  menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dbidang perencanaan dan program keuangan dan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan ,administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;

 

              e.  melakukan pengendalian dan mengevaluasi program kerja kelurahan ;

 

              f.        mengatur urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ,proses administrasi, perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan ;

 

              g.  mengatur, menata, keindahan dan kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor

 

              h. melakukan pengelolaan perpustakaan ,kearsipan dan melakukan pendokumentasian kegiatan kelurahan ;

 

              i.   memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah sebagai bahan penentuan kebijakan lebih lanjut ;

              j.   membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dengan sumber data berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan ; dan

              k.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan .

Pasal 16

(1) Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang tata pemerntahan kelurahan dan pertanahan serta kependudukan ,sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

(2)  Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

     a.       merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan dengan sumber data yang ada ,sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan ;

     b.       menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan ,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis , serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi tata pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja ;

     c.       mencari mengumpulkan mengimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugaas seksi tata pemerintahan sebagai kerangka acuan / pedoman penyusun rencana kegiatan ;

     d.       merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpun dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seksi tata pemerintahan ;

     e.       merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permsalahan – permasalahan yang berhubungan dengan tata pemrintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;

     f.        merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam kelurahan ;

     g.       merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB).

     h.      menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan ;

     i.        melaksanakan pendataan ,pembinaan serta pemberian rekomendasi dan surat keterangan dibidang kependudukan ,seperti surat keterangan domisili ,rekomendasi passport dan lainnya ;

     j.        menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan  yang berhubungan dengan pertanahan ;

     k.       melaksanaakan penyelsaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah kelurahan ;

     l.        melaksanakan pembinaan politik dalam negeri diwilayah kelurahan ;

     m.      melaksanakan fasilitasi penyelenggraan pemilihan pengurusan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) ;

     n.      melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat keluarahan ;

     o.       memberikan saran dan pertimbangan kepada lurah sebagai bahan masukan untuk penetuan kebijakan lebih lanjut ;

     p.       membuat laporan pelaksanaan kegiayan seksi tata pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarlan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan ; dan

     q.       melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan.

 

Pasal 17

 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Lurah dalam Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pemberayaan masyarakat sosial dan budaya meliputi bantuan sosial,pembinaan kepemudaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga serta kehidupan beragama di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

               a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dan Budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

 

               b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, sserta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;

 

     c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan   dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dan Budaya sebagai kerangkat acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

 

   d. merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dan Budaya;

 

   e. merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

    

        f. merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian rekomendasi dibidang penindustrian, perdagangan dan investasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan Izin Reklame;

 

     g. memberikan rekomendasi bidang pertambangan dan energy serta bidang perekonomian lainnya

 

     h. melakukan pendataan dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan;

 

     i. melaksnakan usaha peningkatan partisipasi dan swdaya gotongroyong masyarakat;

 

     j. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kelurahan;

 

     k. melakukan evaluasi tehadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

 

          l. merumuskan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT Bengkalis dan Peringatan HUT Lainnya tingkat kelurahan;

 

          m. melaksanakan pendataan dalam pembriaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat serta melaksanakan pemberian RASKIN;

   

Website Resmi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Jl. Jend. Sudirman Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu
Telp. (0766) 391925 Kode Pos 28761
Email: camatbukitbatu@bengkaliskab.go.id