PELAYANAN LEGALISIR KK

Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

 

Persyaratan

  1. Surat pengantar dari RT/RW dan Desa/Kelurahan
  2. KK asli dan foto copy

 

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan pelayanan legalisir KK dengan menyampaikan berkas persyaratan.
  2. Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
  3. Staf kecamatan Staf kecamatan melegalisir dan menyampaikan kepada kasi pemerintahan
  4. Kasi Pemerintahan meneliti dan memparaf
  5. Camat memberikan tanda tangan di foto copy KK
  6. Staf Kecamatan meregister dan menyetempel Serta menyampaikan berkas legalisir KK kepada pemohon
  7. Pemohon mengambil Legalisir

 

Waktu Pelayanan

5 Menit

 

Biaya / Tarif

Gratis

 

Produk Pelayanan

PELAYANAN LEGALISIR KK

 

Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan

Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya No. 14 

( (0343) 881670

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

 

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Pasuruan  No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten pasuruan

 

Sarana Prasarana & Fasilitas

  1. Komputer 1 unit
  2. Laptop 2 Unit
  3. Printer 1 unit
  4. Meja 5 unit
  5. Kursi 6 unit
  6. ATK

 

Kompetensi Pelaksana

Camat

  • Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja  Kecamatan
  • Memahami tentang administrasi kependudukan

Kasi Pemerintahan dan Pelayanan

  • Memahami peraturan Bupati Pasuruan No.58 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
  • Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat
  • Memahami tentang administrasi kependudukan

Staf Kecamatan

  • Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat

Memahami tentang administrasi kependudukan

 

Jumlah Pelaksana

6 Orang

 

Pengawasan Internal

CAMAT Prigen

 

Jaminan Pelayanan

Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

 

Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan

Registrasi dokumen yang diterbitkan

 

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Standar Pelayanan Minimal tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai