REKOMENDASI IJIN HAJATAN (Saat Covid)

Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)

 

Persyaratan

  1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
  2. Surat permohonan
  3. Foto copy KK/KTP pemohon
  4. Foto copy KK/KTP/identitas penanggungjawab

 

Prosedur

  1. Pemohon mengajukan Permohonan ijin hajatan dengan menyampaikan berkas persyaratan.
  2. Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
  3. Staf kecamatan menyampaikan kepada Kasi Trantip.
  4. Kasi trantib melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat ijin hajatan.
  5. Camat selaku satgas Covid-19 menandatangani permohonan.
  6. Staf Kecamatan meregister dan menyetempel surat pengantar ijin hajatan serta menyampaikan Serta menyampaikan kepada pemohon.
  7. Pemohon mengambil pengantar surat ijin hajatan tersebut untuk diproses selanjutnya.

 

Waktu Pelayanan

20 Menit

 

Biaya / Tarif

Gratis

 

Produk Pelayanan

Berkas surat ijin hajatan (saat covid)

 

Penanganan Pangaduan, Saran & Masukan

Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya No. 14 

( (0343) 881670

Terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

 

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Pasuruan  No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten pasuruan

 

Sarana Prasarana & Fasilitas

  1. Komputer 1 unit
  2. Printer 1 unit
  3. Meja 2 unit
  4. Kursi 6 unit
  5. Buku
  6. Alat tulis

 

Kompetensi Pelaksana

Camat

  • Memahami Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja  Kecamatan

Kasi Ketentraman dan Ketertiban

  • Memahami peraturan Bupati Pasuruan No.58 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
  •  Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat

Staf Kecamatan

Memahami tentang tata naskah dinas dan surat menyurat

 

Jumlah Pelaksana

6 Orang

 

Pengawasan Internal

CAMAT Prigen

 

Jaminan Pelayanan

Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

 

Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan

Registrasi dokumen yang diterbitkan

 

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Standar Pelayanan Minimal tiap tahun dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai